oleh

Diduga Dalang Kasus Golo Mori, Praktisi Hukum Minta Kapolri Copot Kapolres Mabar

FLORESNEWS.Id, Mabar– Kasus sengketa tanah Golo Mori yang berdampak pada penangkapan terhadap 21 orang tersangka, kini memasuki babak baru. Kapolres Mabar AKBP. Bambang Hari Wibowo, SIK., diduga terlibat dalam praktek jual beli tanah sengketa di Rase Koe, Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Menanggapi hal tersebut, Praktisi Hukum, Edi Hardum, SH.MH., meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar memerintahkan Kapolda NTT untuk memberhentikan AKBP. Bambang Hari Wibowo, SIK., dari jabatannya sebagai Kapolres Mabar.

Menurut Advokat dari Kantor Hukum Edi Hardum and Partners tersebut, dengan adanya dugaan seperti itu membuat masyarakat tidak percaya dengan lembaga kepolisian.

“Boleh-boleh saja orang menduga bahwa Kapolres dibayar atau dipesan. Dengan adanya temuan itu, menguatkan dugaan-dugaan seperti itu. Saya tidak mengatakan tuduhan itu benar, tapi menguatkan dugaan ada apa sebenarnya dengan Kapolres,” kata Edi Hardum.

Pengacara Ibukota itu mengatakan, sejak awal bergulirnya kasus Gol Mori, sudah ada keraguan terutama soal penangkapan tersangka. Ia pun menduga ada konspirasi yang terselubung dalam kasus tersebut.

“Saya sendiri memang, tanpa ada pernyataan dari Pater Simon Sugan, saya menduga ada apa-apanya. Ada sesuatunya Polres Manggarai Barat, sehingga begitu dengan telanjang sekali kasus perdata menjadi kasus pidana,” katanya

Edi Hardum kemudian sangat menyayangkan pernyataan Kapolres Mabar yang menyebutkan ada isu SARA dalam kasus Golo Mori. Menurutnya tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Kapolres Mabar.

“Pertanyaannya, SARAnya itu dimana. Apakah ada yang teriak-teriak disana, saling memaki antara suku atau agama disana, itukan tidak ada,” jelas Edi Hardum.

Lebih lanjut Alumni S2 Fakultas Hukum UGM itu mengatakan, kasus Golo Mori kini menjadi pertaruhan citra Polri. Oleh sebab itu Kapolri harus tegas menyikapinya demi menciptakan penegakan hukum yang presisi seperti yang dicita-citakan.

“Ini pidato Kapolri akan menjadi tetesan kosong belaka, hanya formalitas, hanya lip servis saja. Kalau Kapolres seperti ini tidak dipercaya oleh masyarakat, saya tidak mengatakan dia bersalah. Tetapi Kapolri harus berhentikan dulu,” tegas Edi Hardum.

Menurut Edi Hardum, jika dugaan itu terbukti benar maka Kapolres Mabar harus mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kalau dia terlibat, sudah jelas melanggar kode etik Polri. Dia kan harus mendapatkan sanksi dari Propam,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kapolres Mabar sendiri AKBP. Bambang Hari Wibowo, SIK., membantah tudingan yang menyatakan bahwa dia terlibat dalam kasus tersebut.

“Itu berita super ngawur. Tunggu saja proses hukum yang sedang berjalan,” katanya seperti dikutip dari sorotntt.com. (Alfhee 05/FN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Kapolda mungkin Belum tauh tentang kasus ini.segera mungkin mengirim surat kepada Kapolda NTT suapaya kapolda NTT segara mencopot jabatan Kapolres Manggarai barat.terkait penahanan 21 org dengan tuduhan pasal UU darurat

News Feed