oleh

Fraksi Demokrat Kritik Pengangkatan 59 THL oleh Bupati Manggarai

FLORESNEWS.id, Manggarai– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Manggarai, mengkritisi kebijakan Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit yang mengangkat 59 Tenaga Harian Lepas untuk ditempatkan di beberapa OPD. Kebijakan itu dinilai Fraksi Demokrat menabrak regulasi dan tidak efektif ditengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Hal itu disampaikan Partai Demokrat dalam pendapat akhir terhadap Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Manggarai tahun anggaran 2021, saat rapat di ruang paripurna DPRD Manggarai, Kamis (30/5/2021) malam.

Selain mengkritisi kebijakan penambahan puluhan tenaga honorer, Partai Demokrat juga mengkritisi kebijakan Pemkab Manggarai terkait besarnya penambahan anggaran untuk PKK dan Dekranasda yang dinilai sangat tidak prioritas dan tidak efektif.

Dalam pendapat akhir yang dibacakan oleh Anggota DPRD Silvester Nado itu, Partai Demokrat menjelaskan, bahwa Anggaran Pada Dinas Perdagangan untuk hibah ke Dekranasda dianggarkan sebesar Rp755.200.000,00 yang dititipkan pada kegiatan Program Penegelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Sementara pada Anggaran Induk Program ini hanya dianggarkan sebesar Rp15.420.000,00.

“Tetapi bukan untuk dihibahkan ke Dekranasda. Namun dalam rancangan APBD perubahan ini, anggaran pada program ini dialihkan ke Dekranasda dan pagunya ditambah sebesar Rp739.780.000,” kata Sil Nado.

Ke dua, Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang dihibahkan untuk kegiatan PKK sebesar Rp655.619.900,00 dengan pagu pada Anggaran Induk Rp526.241.500 dan pada anggaran perubahan bertambah sebesar Rp129.378.400,00. Semua anggaran untuk PKK dan Dekranasda berasal dari anggaran refocusing.

“Pada saat ini juga ada pengangkatan 59 orang Tenaga Honorer dan tentunya anggaran terhadap tenaga honorer tersebut berasal dari anggaran yang telah direfocusing. Sementara refocusing anggaran yang diamanatkan dalam PMK untuk penanganan pandemi Covid-19. Yang menjadi pertayaan refleksi dari Fraksi Partai Demokrat sekarang adalah apakah penambahan anggaran untuk PKK atau Dekranasda dan pengangkatan 59 tenaga honorer tersebut merupakan bagian dari penangan pandemi Covid-19?,” kritik Sil Nado.

Sementara kebijakan refocusing anggaran sebelumnya terjadi pada OPD-OPD yang berhubungan dengan urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pelayanan wajib). Pada saat pembahasan anggaran perubahan anggaran tersebut dimanfaatkan atau dialihkan untuk kebutuhan pada OPD urusan Pemerintahan Pilihan termasuk anggaran honor untuk tenaga kontrak daerah yang baru. Adapun incian pengangkatan tenaga honorer yaitu 29 orang pada Bagian Umum Setda Manggarai, 30 orang pada Satuan Polisi Pamong Praja.

“Fraksi Partai Demokrat memahami bahwa kebijakan ini merupakan hak prerogratif pimpinan eksekutif namun sangat diharapakan agar fungsi anggaran dan pengawasan DPRD juga perlu dipertimbangkan,” tegas Anggota DPRD Dapil IV itu.

Terhadap pengangkatan tenaga H
honorer tersebut lanjut Sil Nado, Fraksi menyimpulkaan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia dan juga Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pasal 96 yang berbunyi:

(1)Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.
(3)PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dijelasakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain: pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer  atau sebutan lain. Kemudian PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi pemerintahan berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN.

“Atas dasar itu, maka Fraksi Partai Demokrat menganggap Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dalam mengangkat tenaga Honorer Daerah tidak memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fraksi Partai Demokrat tentunya sangat mendukung program Pemerintah yang taat terhadap regulasi sebagai salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel,” tutup Sil Nado.

Usai Paripurna berlangsung, Flores News menghampiri Bupati Manggarai Heribertus G.L Nabit, untuk dimintai tanggapan terkait alasan penambahan tenaga honorer tersebut. Namun orang nomor satu di Manggarai itu menghindar dan meminta media untuk tanya kepada Sekda Kabupaten Manggarai.

“Tanya Pa Sekda saja,” kata Bupati Hery

Media coba mengkonfirmasi kepada Sekda Manggarai Jahang Fansi Aldus. Namun Sekda Fansi pun menghindar dan enggan menjawab.

“Nanti ya. Nanti akan saya sampaikan,” kata Sekda Fansi.(05/FN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed