oleh

Sil Nado; Demokrat Tidak Mau Kompak Dukung Saat Bupati Langgar Regulasi

FLORESNEWS.id, Manggarai – Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Demokrat, Silvester Nado, menegaskan partainya tidak mau kompak mendukung saat Bupati Manggarai Hery Nabit mengambil kebijakan dengan melawan regulasi. Partai Demokrat punya hak politik untuk mengkritisi setiap kebijakan yang tidak benar.

“Kami sangat paham dengan Struktur APBD. Kenapa kami kritisi ini karena pada anggaran Induk banyak kegiatan yang direfocusing (baik DAU maupun DAK) dengan alasan Penanganan Pandemi Covid-19 sesuai Regulasi dari KMK,” ungkap Sil Nado, kepada Flores News, Sabtu (2/10/2021) malam.

Sil Nado mengatakan, kegiatan yang dirasionalisasi atau dihilangkan sebagai dampak lanjutan dari refocusing sebagian besar adalah kegiatan wajib yang semestinya harus terealisasi. Tetapi pada R-APBD Perubahan bupati Manggarai mengalokasikan Dana hasil refocusing tersebut untuk kegiatan pilihan. Kegiatan pilihan bukan merupakan kegiatan prioritas. Termasuk penambahan anggaran fantastis untuk Dekranasda dan pengangkatan THL.

“Kalau kita sepakat dengan argumentasi refocusing untuk penanganan pandemi Covid-19, kenapa ada Dinas yang anggaran Induknya Rp15.420.000,00 (Anggaran Dekranasda) dan pada anggaran perubahan dianggarkan bertambah sehingga menjadi sebesar Rp739.780.000, (Prosentase kenaikan 4.797, 54). Kenaikan yang sangat fantastis,” jelas Sil Nado.

Sil Nado mengatakan, sebagai besar dana tersebur berasal dari dari dana hasil refocusing l. Benar bahwa SILPA daerah tahun 201l21 sebesae Rp63 miliar. Namun perlu diketahui bahwa anggaran tersebut sudah memiliki pos masing-masing atau by name, by address.

“Karena anggaran tersebut bersumber dari KDP, BOS Afirmasi, dana BOK, JKN, tunjangan sertifikasi yang tentunya PEMDA punya kewajiban untuk membayar kebutuhan tersebut,” paparnya.

Menurut Legislator asal Reok Barat itu, kalaupun anggaran SILPA dianggap lebih, dana tersebut seharusnya digunakan kembali untuk kegiatan wajib yang telah direfocusing.

Sil Nado kemudian mempertanyakan alasan pengangkatan puluhan THL oleh Bupati Manggarai. Seberapa penting pengangkatan THL tersebut untuk jangka waktu tiga bulan ke depan. Sementara selama ini pemerintah daerah tidak pernah memberi analisis terkait adanya kekurangan pegawai sehingga penambahan dianggap sebagai sesuatu yang diprioritaskan.

Selain itu partai Demokrat sudah menunjukkan regulasi yang melarang untuk perekrutan tenaga THL. Kritik yang disampaikan kepada kepada Bupati berdasarkan argumentasi hukum yang disampaikan pun sangat jelas.

“Sekarang kami butuh penjelasan terkait regulasi yang digunakan dalam pengangkatan THL. Perlu dicatat bahwa kebijakan tidak bisa mengabaikan aturan yang lebih tinggi,” tegas Sil Nado.

Sil Nado Kemudian menyentil beberapa anggota Fraksi yang membela Bupati dan menganggap Fraksi Demokrat inkonsisten. Beberapa Fraksi tersebut mendukung kebijakan pengangkatan THL dan penambahan dana untuk dekranasda sebagai sebuah kebijakan yang benar dan tidak melawan regulasi.

“Pengangkatan THL yang bertentangan dengan regulasi mereka kompak untuk mendukung. Sikap politik kami yang mengkritisi kebijakan PEMDA yang tidak bertentangan dengan regulasi dipersoalkan dan bahkan menggunakan kata-kata yang tidak elok. Ada apa ini?,” tanya Sil.

Kritikan yang disampailan Demokrat dalam Pendapat Akhir lanjut Sil Nado, semestinya tidak perlu diperdebatkan oleh Fraksi lain karena hal itu merupakan hak politik dari Fraksi partai Demokrat.

“Dan kami sudah menyatakan sikap politik menerima R-APBD Perubahan. Tidak ada regulasi yang melarang untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dalam Pendapat Akhir Fraksi. Dengan demikian tidak ada yang dangkal apalagi konyol,” tutupnya. (05/FN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed