oleh

Meneropong Pembangunan Demokrasi Desa Berbasis Kearifan Lokal

-Opini-88 views

Demokrasi Desa

Secara faktual desa-desa di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan itu terlihat pada kemajuan infrastruktur desa baik jalan, penerangan, sanitaasi maupun  ketersediaan air bersih yang cukup memadai. Hal ini menjadi bukti komitmen besar Pemerintahan Jokowi-JK dan sekarang dilanjukan lagi oleh Jokowi-Ma’aruf yang terangkum dalam program NAWACITA khususnya program NAWACITA Ketiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”.

Pemerintah sadar betul bahwa Indonesia akan mengalami perubahan apabila basis-basis di tingkat komunitas masyarakat desa perlu ditingkatkan dengan mempersiapkan desa dengan beragam infrastruktur yang memadai. Hal ini juga menjadi perintah atau amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang desa. Di mana secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan memfasilitasi, supervisi dan pembangunan.

Selain itu, di bidang yang lain seperti demokrasi politik, telah banyak mengalami perubahan prilaku berdesa. Khususnya terkait dengan relasi kekuasaan masyarakat desa. Warga masyarakat desa semakin menyadari bahwa relasi itu tidak bersifat teologis melainkan bersifat sosiologis.

Di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi membangun hubungan sosial yang baik, memiliki sistem pengawasan, dan sudah memiliki budaya kritis. Implikasi dari keadaan ini adalah masyarakat membentuk satu prinsip demokrasi yang substantif yang mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri khas-ciri khas demokrasi di desa.

Di sisi lain, praktik desain demokrasi elektoral level nasional hanya melibatkan warga negara dalam agenda lima tahunan. Dengan demikian mustahil bisa menciptakan model demokrasi yang partisipatoris dan bermakna.

Tentu saja sistem demokrasi seperti hanya menguntungkan kaum elit. Terutama birokrat dan pemangku kepentingan di dalam satu negara. Keuntungan yang lebih besar tentu didapatkan para birokrat dan cendekia dari proses pemilihan ialah mereka bisa mempertahankan kekuasaan dan siap melanggeng kepentingan pribadi mereka.

Model demokrasi dangkal seperti ini tidak akan mampu membawa transformasi dan reformasi politik bahkan yang terjadi ialah prilaku dan budaya korup semakin menguat, sistem peradilan yang tidak berubah dan akibatnya masyarakat menjadi apatis dan tingkat animo masyarakat terhadap negara dan para penyelenggara negara menjadi berkurang.

Berangkat dari keadaan ini, hal mendesak yang perlu dilakukan ialah perlu mendengar suara baru dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan membangun komunitas masyarakat mereka sendiri. Dalam hal ini penting bagi pemerintah mendukung gagasan ini dengan memberikan penguatan terhadap jalanya demokrasi desa.

Mungkin masih terngiang di telinga kita bahwa dahulu desa hanyalah obyek desentralisasi kekuasaan. Tetapi sekarang dengan wajah baru demokrasi. Kiranya desa menjadi arena desa, dimana kekuasaan itu tersentralisasi juga di desa.

Realitas pergerakan politik kita saat ini, perlu direkonstruksi kembali terkait dengan pemikiran politik dengan strategi baru yaitu kembali membangun desa-desa sebagai basis pergerakan politik nasional. Partisipasi politik dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Partisipasi politik di tingkat desa-desa akan menjadi alternatif terhadap kegagalan-kegagalan politik di tingkat nasional.

Dalam sistem perpolitikan kita hal ini yang kerap terjadi dimana aspirasi dari tingkat desa kurang didengar dan hanya terkonsentrasi pada praktik politik di perkotaan yang fokus pada urusan kelompok dan golongan masyarakat yang berstatus ekonomi menengah ke atas. Sementara suara dari bawa yang nota bene suara rakyat kecil kerap terabaikan.

Padahal jika kita menoleh ke belakang, kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kemajuan pada komunitas bawah. Sistem perpolitikan kita akan menjangkau dan merata ke seluruh lapisan sosial masyarakat dan gologan serta kekuasaan akan berdampak baik pada perkembangan sistem perpolitikan nasional.

Berpijak dari gagasan dasar ini, maka perlu menciptakan gagasan baru yang dapat mengakomodir dan memfasilitasi tuntutan tersebut. Menjawab dinamika itu maka terbitlah undang-undang desa tentang pengaturan demokratisasi desa.

Undang-undang itu menekankan dua asas dasar yaitu, asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekoginisi dimaksudkan adanya pengakuan terhadap hak asal-usul. Artinya keberadaan desa yang telah lahir lama dengan adat-istiadatnya dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dan asas subsidiaritas ada kewenangan dan penetapan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal  untuk kepentingan masyarakat desa.

Melalui kedua asas ini negara memberi ruang kepada desa untuk menentukan dan menjalankan demokrasinya sendiri sesuai dengan ketentuan dan hukum lokal di desa. Undang-undang desa telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada desa untuk memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal di desa sebagai landasan dasar hidup berdemokrasi. Sekaligus demokrasi di desa menjadi subjek bukan menjadi objek seperti sistem perpolitikan yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. 

BACA JUGA :  Respons Tangisan Waket DPRD, RS Ruteng Pisahkan Pasien Covid-19 di IGD

Dengan gagasan demokratisasi desa berarti ada upaya untuk menggerakkan demokrasi sesuai cita rasa dan dalam kekhasan desa itu sendiri. Demokrasi harus dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan (rekognisi) keunikan dan kekhasan tradisi desa. Melalui demokratisasi desa maka lahir gagasan kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada konsep tersebut maka logikanya masyarakat atau warga desa adalah pemilik sejati kekuasaan, bukan elit atau penyelenggara pemerintahan di desa.

Demokratisasi berbasis kearifan lokal dibutuhkan untuk membantu mengembangkan modal sosial di kalangan masyarakat pedesaan dalam rangka menangkal feodalisme dan elitisme. Melalui demokrasi juga dapat membangkitkan kesadaran tentang posisi masyarakat pedesaan sebagai pemegang kekuasaan itu sendiri.

Jika kita melihat bahwa negara memiliki cara pandang sendiri terhadap desa yang bertahun-tahun lamanya dimana desa sekadar sebagai obyek pembangunan semata. Cara pandang seperti ini  membuat desa bergantung sepenuhnya pada rancangan negara. Idealnya desalah yang  menjadi penyangga negara.

Walau ada yang mengatakan bahwa pemberian ruang yang seluas-luasnya kepada demokratisasi desa untuk secara otonom menjalankan demokrasinya akan berdampak pada kebangkitan kembali sistem feodalisme di masyarakat pedesaan. Kecemasan kembali munculnya gagasan kekuasaan feodalisme di desa sesungguhnya dapat diatasi dengan diperlukan kearifan lokal.

Hal ini sejak awal sudah ada usaha bagaimana desa harus hidup sejahtera dengan konsep pembangunan desa yang dicanangkan pada tahun 1952 yang dikenal dengan “Rencana Kesejahteraan Kasimo (kasimo Welfare Plan)” identik dengan pembangunan pertanian, karena berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Namun karena cara pandang pemerintah dari waktu ke waktu belum mengalami perubahan maka konsep itu kurang mendapat perhatian, dengan kembali kepada konsepsi desa sekadar sebagai obyek pembangunan semata.

Konsepsi berpikir yang keliru ini melahirkan dikotomi berpikir dimana memandang perkembangan desa sangat jauh berbeda dengan perkembangan kota. Desa boleh dibilang masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan kota.

Karena alasan inilah maka pemerintah saat ini sedang berusaha untuk memodernisasi desa-desa. Gagasan berpikir “Rencana Kesejahteraan Kasimo” kembali diangkat oleh pemerintah  dengan maksud desa lebih modern dan maju. Gagasan pembangunan pemerintahan  dari pinggiran ke pusat menjadi cikal bakal modernisasi daerah dengan  tujuan supaya terjadi pemerataan pembangunan dan semua warga masyarakat dapat menikmati kesejahteraan itu.

Setelah mengalami sentuhan pembangunan desa-desa saat ini akhirnya mengalami perubahan baik secara fisik maupun perubahan masyarakat. Perubahan fisik dilihat dari semakin berkurangnya desa-desa yang terisolasi dan perubahan masyarakat yaitu dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern bahkan desa juga mulai memasuki perkembangan global.

Karena itu desa dilihat bukan lagi sebagai suatu komunitas yang statis dan tertutup yang penuh dengan romatisme namun program dan kegiatan yang membawa modernitas terkadang melemahkan tatanan sosial di desa yang sudah melembaga selama ini.

Tingginya komitmen pemerintah dalam membangun desa menjadi indikasi dari kualitas demokrasi dan inklusivitas  dalam proses musyawarah kebijakan di desa. Strategi pembangun desa mestinya dirancang guna mengentas masalah keterbelakangan (underdevelopment). Menurut Frank (1984) keterbelakangan merupakan hasil dari kontak yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Kontak dengan negara-negara maju tidak menularkan nilai-nilai modern yang dibutuhkan pembangunan. Tetapi sebaliknya dia membutuhkan kolonialisme di dalam negeri yang dilakukan oleh kaum elit dari negara-negara berkembang yang bekerja sama dengan kaum pemodal dari luar negeri dan mengeksploitir rakyat miskin di negeri tersebut.

Definisi lain dari keterbelakangan dikemukan oleh Simon Kuznets (2004), yaitu; pertama, kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produksi dengan menggunakan tingkat pengetahuan teknologi yang ada atau suatu kegagalan yang bersumber pada perlawanan lembaga-lembag sosial.

Kedua, keterbelakangan dalam kinerja (perfomance) ekonomi dibandingkan dengan ekonomi negara-negara maju. ketiga, kemiskinan ekonomi dalam arti kegagalan untuk membiaya hidup yang memadai dan harta yang memuaskan sebagian besar penduduk. Sampai pada tataran ini pemerintah mesti hadir untuk merekonstruksi kembali kebijakan kesejahteraan terhadap desa. Dengan maksud memperbaiki kesejahteraan desa dengan mengatasi ketimpangan yang semakin pelik. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa merupakan prasyarat utama yang wajib terpenuhi. Hal ini demi terwujudnya desa yang inklusif. Mewujudkan desa yang inklusif adalah perintah undang-undang dan konstitusi yang melarang praktik diskriminatif terhadap anggota warga negara.

Undang-undang desa lahir untuk menegaskan kembali posisi desa sebagai komunitas basis negara yang mestinya memberikan perhatian lebih karena dari desa negara menjadi lebih kuat melalui kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada desa. Desa yang dimaksudkan di sini adalah desa sebagai pemerintahan terkecil dan desa sebagai warga masyarakat.

BACA JUGA :  Pihak Puskesmas Wae Codi Bantah Pengakuan Keluarga Pasien, Uang 300 Ribu Dikirim ke Daerah

Desa sebagai self governing community (SGC) direpresentasikan oleh Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawarah Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara Indonesia.

Musyawarah desa dihubungkan dengan teori demokrasi maka musyawarah desa memiliki empat makna demokrasi antara lain; pertama musyawarah desa sebagai wadah membangun kerjasama dan kesatuan. Artinya  seluruh elemen desa merupakan asosiasi yang berdasar pada asas kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, musyawarah desa merupakan wadah demokrasi untuk semua yang bersifat terbuka, tanpa membeda-bedakan latarbelakang suku, agama, ras, budaya, kelompok, dolongan maupun status sosial masyarakat. Ketiga, musyawarah desa sebagai wadah demokrasi deliberatif. Artinya musyawarah desa menjadi tempat untuk tukar informasi, komunikasi dan  diskusi dan tujuan bonum commune.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan proses budaya suatu masyarakat yang tidak dapat terpisah dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal merupakan hasil kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian suatu bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Identitas dan kepribadian tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar agar tidak terjadi pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal juga merupakan salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari kebudayaan asing yang kurang baik.

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh  masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen penting yang mampu mempertebal kohesi di tengah masyarakat.

Kearifan lokal bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian. Kearifan lokal digali dari produk kultural yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja dan bagaimana dinamika itu berlangsung.


Kearifan lokal atau lokal wisdon juga dipakai sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari  dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena cakupannya lebih luas adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal dengan istilah local knowledge, local wisdom atau genious local.

Kearifan lokal memiliki signifikansi serta fungsi sebagai berikut: 1) Penanda identitas sebuah komunitas, 2) Elemen perekat (aspek kohesi) lintas warga, lintas agama,dan kepercayaan, 3)Unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat (button up), 4) Warna kebersamaan sebuah komunitas, 5) Akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik antarindividu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground/kebudayaan yang dimilikinya, 6) Mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi.

Kegagalan Demokrasi Desa Merangkul Kearifan Lokal

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesia zaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah “collegial”. Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan, sehingga desa memiliki otonomi yang penuh dan asli. Kemudian kehadiran kerajaan-kerajaan di Indonesia telah merubah eksistensi desa-desa di Indonesia. Raja menjadi penguasa absolut dan desa berada di bawa kekuasaan raja. Selain itu, pusat pemerintahan adalah satu kesatuan dengan pemerintahan kerajaan.

BACA JUGA :  Diduga Covid-19, Seorang Perias Pengantin di Ruteng Meninggal di Kamar Kos

Konsekuensinya warga masyarakat desa harus memiliki sikap taat dan patuh kepada pemerintahan kerajaan dengan memberikan kewajiban berupa upeti. Di sini hubungan pemerintahan kerajaan dan pemerintahan desa adalah hubungan ketaatan dan rekognisi. Artinya pemerintahan kerajaan menunjukkan absolutismenya sedangkan desa hanya sebagai pihak yang mengakui eksistensi kerajaan. Sebagai bukti atas penundukan dan pengakuan ini, desa melakukan sembah bakti kepada raja dan menjalankan kewajiban dengan memberikan pajak/upeti untuk raja setiap waktu yang telah ditentukan. Secara kelembagaan raja tidak melakukan intervensi terhadap desa dan memberikan kebebasan kepada desa untuk menjalankan pemerintahan secara bebas setelah kewajibannya kepada raja terpenuhi.

Dalam perkembangan selanjutnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia khususnya Belanda membawa  demokrasi ke Indonesia walau pemerintah Belanda tidak menganut demokrasi. Akan tetapi di negeri induknya dijalankan sistem pemerintahan demokrasi. Ide-ide demokrasi berpengaruh terhadap pemikiran para pejabat kolonial, sehingga banyak muncul pemikiran untuk mengubah tatanan pemerintahan yang dianggap sebagai “feudal”.

Percobaan gagasan demokrasi di Indonesia itu dimulai dari tingkat desa. Keberadaan koloniaslisme Belanda di Indonesia juga dimulai dari desa-desa, terutama digunakan sebagai cara menggalang dukungan kebijakan-kebijakan mereka. Salah satu cara ialah memangkas hubungan mereka dengan kerajaan yang semua sebagai pusat pemerintahan mereka dengan memperkuat intitusi desa.

Daendels pada tahun 1809 mulai mmperkenalkan sebuah sistem pemungutan suara pada tingkat yang paling bawah dengan mengangkat dua orang kepala untuk desa yang teritorial besar. Sebaliknya untuk wilayah desa yang kecil diangkat seorang kepala. Tradisi pemilihan kepala desa ini berkembang kuat di daerah-daerah kolonial Belanda. Pemilihan kepala desa itu yang kini dikenal dengan demokrasi desa. Dengan demikian demokrasi yang menjadi ikon masyarakat desa pada zaman ini asal-usulnya adalah sebuah konstruksi zaman kolonial.

Menariknya ialah praktik pemilihan kepala desa pada zaman ini sangat sarat dengan kepentingan. Bahkan calon kepala desa saat ini rela menggelontorkan dana pribadi untuk meraih posisi dan jabatan kepemimpinan. Praktik pelelangan kepala desa sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan kolonial. Penentuan kepala desa oleh pemerintah kolonial dengan tujuan kepala desa menjadi penghubung antara para petani dan pemerintah Hindia Belanda terutama dalam kegiatan atau aktivitas perekonomian seperti pada masa diberlakukannya Tanam Paksa.

Berdasarkan catatan sejarah ini patut kita memberikan catatan bahwa sistem demokrasi yang substantif tidak sesuai dengan harapan. Belum lagi perubahan pola pikir, pandangan, sikap masyarakat desa yang masih jauh dari substansi dan nilai-nilai demokrasi. Di mana desa harus menyuarakan aspirasi mereka untuk memperjuangkan kesetaraan, keseimbangan hak dan kewajiban dalam penentuan kebijakan serta sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan dalam usaha mencari figur-figur profesional dan berintegritas guna terwujudnya sistem pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat kebanyakan dan kesejahteraan semua orang.

Dengan memegang pola pikir demokrasi yang kurang substantif masyarakat desa lebih cenderung apatis dan menganggap dirinya sebagai klien dan kepala desa adalah kepala yang siap melayani kliennya.

Aspirasi warga desa belum sepenuhnya tersampaikan dan hak-hak mereka kerap diabaikan oleh sikap subyektif kepala desa. Subyektivitas dan superioritas kemimpinan desa akan berdampak langsung pada penyimpangan wewenang (abuse of power).

Sistem pemerintahan desa yang demokratis yang berkembang pada ratusan tahun yang lalu gagal untuk disuksesikan, karena tidak didukung oleh perubahan sikap dan prilaku demokrasi warga masyarakat desa.

Masyarakat kita belum memahami arti demokrasi yang sesungguhnya karena sebagian besar masyarakat desa kita masih sangat kuat terpengaruh oleh alam pemikiran dan konsep-konsep berpikir  tradisional yang juga bertahun-tahun mengakar kuat dalam kehidupan mereka. (RED)

Penulis adalah guru mata pelajaran Sosiologi di SMK Setia Bakti Ruteng

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed