oleh

Kadis Frans Gero Tata Sistem Pendidikan di Manggarai, Disiplin Harga Mati

FLORESNEWS.ID,MANGGARAI– Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Fransiskus Gero, S.Pd merespon baik catatan penting yang diberikan Bupati Hery Nabit. Frans Gero mulai menata sistem pendidikan dengan menerapkan sistem kerja yang disiplin terhadap seluruh unsur di Dinas.

“Prinsipnya saya mendukung penuh perintah Pak Bupati. Perintah Wakil bupati dalam upaya memajukan pendidikan. Dan tetap saya meminta dukungan semua pihak. Seperti media, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan lain-lain. Guna mengkawal pendidikan di Kabupaten Manggarai,” ungkap Frans Gero, di Ruang Kerjanya Selasa  (30/11/2021) siang.

Berikut langkah strategis Kadis Frans dalam upaya meningkatkan Kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai.

Membina Relasi dengan Yayasan Sukma

Hari ketiga setelah pelantikan, Kadis Frans sudah melakukan kunjungan kerja resmi ke Yayasan Sukma. Pertemuan itu dihadiri oleh Anggota DPRD Fraksi Partai Hanura, Paulus Jemarus. Yayasan Sukma sendiri adalah lembaga yang membawahi seluruh sekolah Katolik di Manggarai.

Dalam pertemuan itu kedua pihak membicarakan hubungan kerja antara pemerintah dan Yayasan Sukma. Menurut Kadis Frans, perlu ada komunikasi untuk menyatukan persepsi antara satu dengan yang lain. Terutama berkaitan dengan fungsi dan tugas masing-masing pihak.

“Tetapi dipastikan apa yang menjadi kewenangan Sukma 100% kita berikan kewenangan kepada Sukma. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah itu menjadi kewenangan pemerintah,” kata Kadis Frans.

Kadis Frans menjelaskan, misalnya dalam hal kewenangan pengangkatan Kepala Sekolah. Untuk SDK, SMP Katolik itu 100% Kewenangan Sukma. Tetapi ada ruang yang menjadi domain pemerintah. Ruang itu, ketika yang diangkat jadi Kepala Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil. Maka di situlah peran pemerintah ada.

Pertama, Kepala Sekolah yang diangkat dari pegawai negeri itu adalah staf Bupati. Karena itu dia pasti membutuhkan persetujuan Bupati. Kemudian yang kedua, Kepala Sekolah di sekolah swasta yang diambil dari guru negeri. Legitimasinya diakui oleh negara dalam hal ini kementerian pendidikan.

BACA JUGA :  Venzo Ramling dan Citra Profesi MC di Mata Masyarakat Manggarai

“Harus ada SK Bupati, kalau tidak maka tidak dianggap dia sebagai Kepala Sekolah. Maka ada efek, jadi harus tetap mengajar 24 jam. Apalah artinya dia berstatus Kepala Sekolah oleh Yayasan tetapi Kementerian tidak mengakui peran itu. Jadi itu terkait koordinasi dengan Sukma saya sudah lakukan itu,” kata Kadis Frans.

Solusi Terhadap Masalah Tanah Untuk Gedung Sekolah Negeri

Kemudian ada hal lain yang dibicarakan Kadis Frans dengan pihak Yayasan Sukma. Saat ini kata dia, cukup banyak permintaan dari masyarakat untuk membangun Sekolah Negeri. Namun pemerintah tidak memiliki tanah. Sementara yang memiliki banyak tanah adala Yayasan Sukma.

Yayasan Sukma kata dia, meminta agar tanah-tanah mereka bisa diberikan kepada pemerintah dengan syarat. Meskipub untuk membangun sekolah negeri. Yayasan Sukma memmberi tanah dengan syarat harus dilakukan tukar guling. Tanah harus ditukar dengan tanah. Tetapi di satu sisi masyarakat tidak memiliki tanah. Sehingga perlu ada solusi untuk masalah seperti ini. Di mana pemerintah harus memberi kompensasi kepada Yayasan Sukma.

“Tetapi ada kompensasi lain oleh Pemda. Misalnya kami mengintervensi sekolah Katolik ini dalam bentuk membangun ruang kelas tambahan,” kata Kadis Frans.

Ada Mata Pelajaran Muatan Lokal

Selain dengan Yayasan Sukma, Kadis Frans juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kampus Unika St. Paulus Ruteng. Dengan pihak Unika, Dinas Pendidikan bekerjasama untuk merancang kurikulum muatan lokal. Kurikulum tersebut memuat tentang pendidikan budaya daerah. Unika dinilai berkompeten dalam hal itu.

Sebab ke depan lanjut Kadis Frans, Sekolah kembali mengajarkan mata pelajaran muatan lokal. Namun untuk merealisasikan itu, perlu ada instrumen terlebih dahulu.

“Budaya daerah ini banyak sekali instrumennya. Ada musiknya, seni, yanyi dan lain-lain. Dari pihak Unika siap untuk menggarap itu. Nah ini terkait kerjasama ini kita masih terbuka dan membuka diri dengan orang lain,” katanya.

BACA JUGA :  Kabar Baik! Jumlah Pasien Covid-19 di Kabupaten Manggarai Terus Menurun

Program Gerakan Ikatan Alumni.

Kadis Frans mengatakan, ke depan Ia mewajibkan seluruh sekolah untuk membentuk persatuan alumni. Tujuan membentuk wadah itu, agar alumni bisa ikut serta memperhatikan perkembangan sekolahnya.

“Ada gerakkan alumni. Kita selalu ingatkan sekolah-sekolah untuk segera membentuk Ikatan Alumni disekolahnya,” kata Kadis Frans.

Dengan Ikatan Alumni, para alumni yang sudah sukses akan punya kepedulian terhadap sekolah. Alumni diharapkan berkontribusi untuk almamaternya. Apa pun bentuknya dan berapa pun jumlahnya. Penting bahwa alumni ikut mengambil bagian dalam memajukan sekolah.

“Saya selalu buat ilustrasi sederhana. Misalnya sekolah atau almamaternya sedang buat pagar. Mungkin dia bisa sumbang satu sak semen, dua batako. Sisa dari pembangunan rumahnya dan lain-lain. Kita bagi peran, bagi tanggung jawab, bagi solusi, bagi manfaat dan sebagainya,” kata Kadis Frans.

Anggaran Rp50 Miliar Untuk Pembangunan Gedung Sekolah

Pemerintah Daerah sudah merancang anggaran untuk pembangunan gedung sekolah sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut disiapkan untuk membangunan ruang kelas SD maupun SMP.

Saat ini masih banyak sekolah baru yang belum memiliki gedung atau ruang kelas. Bahkan ada SMP yang sudah berusia 5 tahun tapi tidak memiliki kelas.

“Kita pastikan dana itu terdistribusi nanti dengan baik. Untuk unit sekolah baru kemudian ada juga untuk pembangunan ruang kelas sd-nya. Kemudian sekolah yang kita lihat memang butuh Rehab karen sudah sangat rusak,” katanya.

“Kita pastikan itu, Untuk membereskan harapan-harapan Pak Bupati kita sudah eksekusi. Sudah ada perencanaan untuk dianggarkan pada Tahun 2022,” tambahnya.

Disiplin Kerja Harga Mati

Kadis Frans menegaskan, diriya sudah melakukan pembenahan internal. Pertama Ia harus memastikan seluruh Kabid kasih dan staf bekerja disiplin. Unsur di Dinas Pendidikan, Harus hadir tepat waktu dan pulang tepat waktu. Disiplin adalah harga mati.

BACA JUGA :  Wacana Pemberhentian Tenaga Kontrak Daerah Oleh Pemkab Mabar Dinilai Keliru

“Kemudian, HP tidak boleh dimatikan. Karena prinsipnya jam kerja dibatasi tetapi pekerjaan sebagai pegawai yang melayani orang banyak tidak dibatasi oleh ruang dan waktu,” tegasnya.

Perbanyak Kegiatan Perlombaan dan Reward untuk Murid Berprestasi.

Kadis Frans menjelaskan, penyelenggaraan perlombaan suda ada dalam instrumen yang dirancang dalam anggaran dana BOS. Ada anggaran dari Dana BOS. Jadi setiap sekolah wajib adakan perlombaan.

“Dan ketika tidak ada lomba, saya coret buat ulang. Sesuai dengan kemampuan Dana BOS. Kalau dibuka hanya satu lomba ya satu lomba kalau kita buat 2 atsu 3 lomba buat 2 sampai 3 lomba,” tegasnya lagi.

Sekolah wajib memberi penghargaan atau reward untuk anak yang juara. Bisa dalam bentuk uang atau pun alat tulis dan lain-lain. Hadia tidak butuh besar, yang terpenting ada.

Anak-anak yang berprestasi kedepannya wajib diberikan sertifikat. Sertifikat untuk membekali mereka pada saat mendaftar ke perlombaan atau untuk keperluan yang berikutnya.

“Apalagi orang sekarang masuk ke perguruan tinggi negeri butuh sertifikat,” tutupnya. (RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed