oleh

Fungsionaris Adat Abal-abal, Jadi Dalang Mafia Tanah di Labuan Bajo

-Nasional, News-1.273 views

FLORESNEWS.ID,JAKARTA- Sampai saat ini masih banyak mafia tanah yang bergerilya di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat  (Mabar). Paktisi hukum, Siprianus Edi Hardum, SH,MH., memberi komentar terkait hal itu. Menurutnya, penyebab utama mafia tanah berkeliaran bebas karena munculnya fungsionaris adat abal-abal alias palsu.

Pengacara dari Kantor Hukum Edi Hardum and Patners itu meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Mabar harus mendata seluruh Fungsionaris Adat atau Tua Golo (Kepala Adat) di Mabar. Setelah mendata, Pemkab Mabar dan BPN Mabar harus umumkan kepada publik.

“Perlu didata dan diumumkan ke publik. Sebab salah satu penyebab utama mafia tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya adalah munculnya Fungsionaris Adat abal-abal alias palsu,” kata Edi di Labuan Bajo, Rabu (2/12/21).

Edi Hardum menjelaskan, tidak sedikit masyarat Indonesia yang sudah memiliki tanah di Labuan Bajo. Kepemilikan itu berdasarkan pembagian atau perolehan dari Fungsionaris Adat atau Tua Golo sekitar 5 – 20 tahun lalu.

Namun, tanah yang diperoleh itu kemudian belakangan diklaim dan dikuasai orang lain berdasarkan perolehan dari Fungsionaris Adat yang sangat kuat diduga palsu alias abal-abal.

Ada beberapa indikator untuk mengetahui fungsionaris adat abal-abal atau palsu. Pertama, nama Fungsionaris Adat atau Tua Golo yang tertera dalam surat perolehan tanah, tidak dikenal oleh masyarakat setempat di mana tertera dalam surat perolehan yang bersangkutan.

Kedua, banyak ditemukan dugaan pemalsuan tanda tangan dari Fungsionaris Adat atau Tua Golo yang sebenarnya oleh Tua Golo abal-abal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.

“Yang dipalsukan umumnya tanda tangan dari Fungsionaris Adat atau Tua Golo yang sudah meninggal dunia,” kata Edi.

BACA JUGA :  Pimpinan DPRD Manggarai Diduga Terlantarkan Aset Pemda

Selain itu, Edi juga meminta Pemkab Mabar melaksanakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria yakni soal pendaftaran tanah.

Pasal 19 ayat (1) berbunyi, ”Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketetuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP)”.

Pasal  19 ayat (2) berbunyi, ”Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.

“Kalau Pemkab Mabar melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka mafia tanah sedikit tercegah,” tegas Edi.

Edi juga meminta pihak BPN Mabar agar mengevaluasi kinerja seluruh jajaran BPN supaya tidak ikut dalam mafia tanah. Pasalnya, jika banyak oknum BPN ikut dalam mafia tanah maka yang terjadi adalah sertifikat diterbitkan di atas lahan milik orang lain.

“Begitu banyaknya sertifikat lebih satu buah atas sebuah bidang tanah karena ada oknum BPN terlibat,” katanya.

Tak lupa, pengacara asal Reok Barat itu mengingatkan
Kapolres Mabar dan jajarannya untuk vtidak terlibat serta tidak melindungi mafia tanah di Labuan Bajo. Semua laporan soal mafia tanah yang masuk Polres Mabar harus diusut tuntas.

“Ada kasus mafia tanah yang dilaporkan ke Polres Mabar sejak tiga tahun lalu, namun penyelidikannya sampai saat ini tidak jalan,” katanya.

“Kapolri harus memonitor secara  khusus kinerja Polres Mabar terutama dalam kasus-kasus mafia tanah. Kapolri atau Kapolda tentu tidak segan-segan memecat anggota Polri yang terlibat mafia tanah. Kapolri tentu harus melaksanakan perintah Presiden agar berantas mafia tanah,” tegas alumnus S2 Ilmu UGM ini. (Alfhee 05/FN)

BACA JUGA :  Tingkatkan Kompetensi Tagana, Kemensos RI Gelar Pelatihan 5 Cluster Tanggap Darurat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed